Artikel

MAHKAMAH AGUNG SIAP HADAPI PESTA DEMOKRASI

 

MAHKAMAH AGUNG SIAP HADAPI PESTA DEMOKRASI

MAHKAMAH AGUNG SIAP HADAPI PESTA DEMOKRASI

Jakarta – Humas: Kurang lebih dua minggu lagi rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD secara bersamaan. Hal ini membawa konsekuensi dan dampak tersendiri bagi Mahkamah Agung karena jika ada sengketa terkait pemilihan ini pasti akan sampai ke Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi hal tersebut Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung melaksanakan Media Gathering dengan Media cetak dan elektronik terkait Kesiapan MA dalam Menghadapi Pesta Demokrasi pada Jum’at (5/4) di ruang Media Centre Harifin A Tumpa Mahkamah Agung.

Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Dr. Supandi SH., M.Hum, sebagai narasumber mangatakan bahwa MA siap kerja siang malam dalam memberikan pelayanan terbaik terkait sengketa pemilu ini, MA sudah menyiapkan baik aturan hukum acaranya maupun hakimnya.  Untuk aturan hukum acara sengketa pemilu, sambung Supandi, MA telah mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu PERMA Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administatif Pemilihan Umum di MA, PERMA NO 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, PERMA  No. 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan TUN.

Selain kebijakan MA juga sudah menyiapkan hakim-hakim yang akan menangani perkara-perkara sengketa pemilu.  Hakim yang menangani kasus-kasus sengketa pemilu, menurut Supandi adalah hakim yang sudah dilatih, dibina, dan disertifikasi. Hingga kini MA telah memiliki Hakim Pemilu untuk Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 217 orang, Hakim Pemilu Tingkat Banding 17 orang, sedangkan hakim untuk Sengketa Pemilihan (pilkada) di Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 77 orang dan Hakim pada Tingkat Banding sebanyak 51 orang. “Saya sudah komandokan kepada para hakim agar jangan main-main dengan perkara pemilu. Lakukan yang terbaik.” Tegas Supandi. Proses penyelesaian perkara sengketa pemilu ini, Supandi menekankan bahwa hitungannya tidak akan lebih dari 21 hari harus selesai, dan putusannya harus dikirim kepada para pihak, penggugat dan KPU.  

Dalam acara yang dihadiri oleh lebih dari 50 an pers ini Supandi menjelaskan bahwa ada perbedaan antara  sengketa Pemilihan dan Pemilihan Umum (Pemilu). Sengketa pemilihan adalah pada saat pemilihan kepala daerah (pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota). Hal ini diatur  dalam PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sedangkan sengketa pemilu diatur dalam 3 PERMA yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut juga Supandi meminta perhatian Pemerintah untuk infrastruktur teknologi informasi, menurutnya karena MA memiliki putusan-putusan penting dan harus dijaga agar tidak dimanipulasi orang, yang harus diupload agar segera diketahui masyarakat, MA memerlukan  infrastruktur, internet, data penyimpanan yang besar. “Jangan karena muatan putusan banyak, websitenya jadi ambrol”. Kata Supandi. Mengingat kini MA sudah didukung E-Court, peradilan berbasis elektronik, maka semua perkara termasuk perkara pemilu akan semakin cepat diselesaikan. “Kalau memang bangsa ini menghendaki memiliki MA yang kuat, transparan, efektif, dan efesien dalam melayani rakyat, MA harus didukung infrastruktur teknologi informasi harus kuat.” Terang Supandi.

Selain Supandi, hadir juga Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, SH., MH. sebagai Narasumber dan Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, SH., MS., sebagai Moderator

BERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI, MA LAKSANAKAN SIDANG PENETAPAN NIKAH DI SABAH MALAYSIA

Sabah-Humas: Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat bekerjasama dengan Satgas Perlindungan WNI KJRI Kota Kinabalu, Malysia menyelenggarakan Sidang Itsbat Nikah Tahap II Tahun 2018 pada tanggal 3-5 Desember 2018. Acara dibuka oleh Konsul Jenderal RI Kinabalu dan dihadiri Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. H. Aco Nur, SH, MH serta tim hakim dan panitera pelaksana sidang itsbat yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.. Hadir pula dalam kesempatan ini tim KBRI Kuala Lumpur dalam rangka studi banding menjelang pelaksanaan kegiatan yang sama di Kuala Lumpur bulan Januari 2019.

Menurut Rima Diah Pramudyawati, pelaksana fungsi konselor I KJRI Kinabalu, berdasarkan data penerbitan paspor periode 2012-2017 serta lapor diri, terdapat sebanyak 151.979 orang WNI yang menetap di wilayah kerja KJRI Kota Kinabalu. Mengingat letak Sabah yang berbatasan langsung dengan Indonesia (Kalimantan Utara), banyak pula WNI yang datang dan kemudian menetap di Sabah tanpa memiliki dokumen identitas diri apa pun. “total WNI termasuk yang tidak berdokumen diperkirakan 350.000” ujarnya

Sebagian besar WNI yang berada di Sabah bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan ada pula yang bekerja sebagai nelayan di kapal-kapal penangkap ikan Malaysia. Dengan jumlah sebesar itu, potensi persoalan hukum yang dihadapi para WNI ini juga semakin besar dan komplek. “kami sangat apresiasi terhadap program yang yang dilakukan oleh mahkamah Agung ini”ucapnya

Pada sambutan pembukaan kegiatan, Konsul Jenderal RI, Khrisna Djaelani menekankan hakikat Itsbat Nikah sebagai wujud perlindungan dini bagi setiap warga Indonesia dimanapun berada. Oleh karena itu kepada seluruh pasangan diingatkan akta nikah yang akan diterima dari Sidang ini adalah dokumen hukum penting yang harus dijaga dengan baik karena berimplikasi pada kepastian hukum, tidak hanya terhadap status perkawinan mereka, tetapi juga status anak dan harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Komitmen Mahkamah Agung Dalam Melayani Masyarakat

Sementara itu Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Dr. H. Aco Nur, SH, MH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung RI untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum di manapun berada. “Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014, Mahkamah Agung mengamanatkan kepada semua pengadilan untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan berada di daerah terpencil. Terkait itu, MA akan terus memberi dukungan bagi pelaksanaan sidang penetapan nikah ini, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di negara-negara lain. MA berkomitmen untuk turut serta menghadirkan peran Negara kepada WNI dimanapun berada” lanjut Dirjen.

Sidang di luar negeri ini didanai atas kerja sama MARI dengan Kementerian Luar Negeri yang dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.  Ditjen Badilag dan KJRI Kota Kinabalu telah menyelenggarakan kegiatan Sidang Itsbat Nikah sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2011, dengan jumlah pasangan yang dikabulkan permohonannya sebanyak 1.920 pasang.

Peradilan Agama konsisten melakukan upaya-upaya  untuk meningkatkan posisi hukum dan kapasitas perempuan dan masyrakat marjinal untuk mendapatkan hak-haknya dalam keluarga dan mendapatkan akses yang lebih luas dan leluasa terhadap pelayanan-pelayanan publik. Dokumen pernikahan adalah dokumen kunci bagi para warga negara indonesia dimanapun berada karena dengannya akan membuka akses terkait pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan yang merka dapatkan.

Dirjen Badilag juga menyampaikan simpati atas kondisi yang dihadapi para WNI yang terpaksa menempuh jalan menikah secara tidak resmi akibat ketiadaan akses mereka kepada Lembaga Perkawinan resmi akibat peraturan hukum setempat yang tidak membolehkan pekerja asing melakukan perkawinan selama bekerja di Malaysia. Oleh karena itu ia berjanji akan mempertimbangkan pengiriman dua Majelis Hakim Pengadilan Agama atas biaya Mahkamah Agung RI pada setiap kegiatan Itsbat di Sabah agar jumlah pasangan nikah siri yang disahkan dapat lebih banyak lagi, serta kemungkinan pembebasan biaya Itsbat bagi WNI/PMI di Sabah.

Dalam kegiatan ini, Sebanyak 260 pasangan WNI/PMI dari 31 ladang sawit (kelurahan) di wilayah kerja negeri Sabah terdaftar sebagai peserta, dan dari jumlah tersebut sebanyak 240 pasangan (92,3%) dapat disahkan pernikahannya dan memperoleh Akta Nikah, 12 pasangan digugurkan karena tidak hadir, dan delapan pasangan diminta melengkapi dokumen pernikahannya. Selain Akta Nikah, Satgas PWNI juga menerbitkan 178 Surat Bukti Pencatatan Kelahiran bagi anak-anak peserta Itsbat. Dan dengan disahkannya 240 pasangan suami istri tersebut, maka sebanyak 1.070 anak terlindungi hak hukumnya. Selain pelayanan pengesahan pernikahan juga diadakan kegiatan penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) secara gratis bagi anak-anak mereka. Tercatat sebanyak 178 SPBK telah diterbitkan selama 3 hari penyelenggaraan Sidang.

Selain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran WNI terhadap pentingnya dokumen kewarganegaraan, yang tidak hanya diperlukan ketika berurusan dengan instansi setempat, namun juga memberi rasa aman jika terjadi suatu peristiwa hukum.

Kunjungan Ke Mahkamah Syariah Kota Kinabalu

Disela-sela kunjungan kerjanya, Dirjen Badilag, MARI bersama tim delegasi juga berkesempatan untuk melakukan courtesy call kepada Ketua Mahkamah Tinggi Syariah Kota Kinabalu, Datuk Jasri. Dalam pembukaannya Dirjen Badilag menyampaikan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh WNI di Sabah khususnya bagi mereka yang belum mencatatkan pernikahannya pada lembaga yang berwenang. Hal ini mengakibatkan, tidak adanya kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga Perwakilan RI terdorong untuk menyelenggarakan program itsbat nikah. Datuk Jasri menanggapi positif dan mengapresiasi upaya pelindungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI. Keduanya juga sepakat untuk mejajaki kerja sama kedepannya untuk meningkatkan pemahaman antara dua negara terkait sistem hukum dan peradilan yang berbeda. Dirjen Badilag juga menyampaikan undangannya kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk datang dan mempelajari sistem peradilan di Indonesia terkait program-program kerja Mahkamah Agung dalam menigkatkan pelayanan hukumnya, seperti penanganan perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP), Akreditasi Penjamin Mutu (APM) dan penerapan pengadilan elktronik (E-Court). (RS/RHM/AHB)

KUNJUNGAN PRESIDEN HOGE RAAD KE MAHKAMAH AGUNG

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, serta Pejabat Eselon I Mahkamah Agung  menerima kunjungan delegasi Hoge Raad Belanda yang diketuai Presiden Hoge Raad Belanda Maarten Feteris, pada hari Senin,3/12/2018, bertempat diruang kerja Ketua Mahkamah Agung.

 

 

Dalam pertemuan kali ini berdiskusi mengenai perkembangan implementasi system kamar dan penanganan perkara secara umum kedua lembaga. ( humas / RS / foto pepy )

SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG DIMINATI LEBIH DARI 35 RIBU PENDAFTAR

Jakarta – Humas : Masa pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung telah berakhir pukul 23.59 Senin (15/10/2018). Formasi yang disediakan Mahkamah Agung diminati lebih dari 35 ribu pendaftar. Berdasarkan data yang dihimpun pada pukul 00.01 Selasa (16/10/2018), jumlah calon pelamar yang memenuhi syarat sebanyak 31.525 (tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima) orang pelamar. Sedangkan total keseluruhan pelamar yang memilih Mahkamah Agug adalah sebanyak 35.756 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam) pendaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34,879 (tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) pelamar atau setara dengan 97,5% yang menginput persyaratan.

Selanjutnya dari jumlah yang menyerahkan persyaratan tersebut, sebanyak 2,359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) pelamar atau sekitar 6,8 % belum terverifikasi dan sebanyak 961 (sembilan ratus enam puluh satu) pelamar atau sebesar 2,8% dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Dari jumlah yang telah memenuhi syarat tersebut, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat 17.616 (tujuh belas ribu enam ratus enam belas) orang atau setara 50,5% berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 17.263 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh tiga) orang atau setara 49,5% berjenis kelamin laki-laki.

Jika dilihat berdasarkan jalur pendaftaran, sebanyak 33,867 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh) orang mendaftar dari jalur umum, sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) orang dari jalur cumlaude, 68 (enam puluh delapan) orang dari jalur disabilitas dan 32 orang dari jalur Papua dan Papua Barat.

Beberapa jam sebelum pendaftaran ditutup, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo meninjau langsung proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator di ruang Media Center Mahkamah Agung. Dalam kesempatan tersebut, Pudjoharsoyo mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh verfikator untuk melakukan percepatan proses verifikasi. “Semoga proses verifikasi akhir ini berjalan lancar dan dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Pudjoharsoyo.

Dengan masih adanya pelamar yang belum terverifikasi, menjadi tugas tim verifikator untuk menyelesaikannya sesegara mungkin. “Mereka yang belum terverifikasi agar segera diverifikasi sebelum kelulusan seleksi administrasi diumumkan,” sambu Pudjoharsoyo.

Setelah tahap seleksi administrasi, peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang akan dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu komputer (Computer Assisted Test). “Jadwal pelaksanaannya nanti akan diumumkan melalui website Mahkamah Agung,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Menerima 1.052 Formasi Pegawai Baru

erdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018, Mahkamah Agung mendapatkan 1.052 (seribu lima puluh dua) orang CPNS dengan formasi 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang analis perkara peradilan, 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang analis sumber daya manusia, 184 (seratus delapan puluh empat) orang pengelola sistem dan jaringan, 53 (lima puluh tiga) orang pranata komputer ahli pertama, dan 100 (seratus) orang analis kepegawaian ahli pertama.

Dari jumlah 1.052 orang tersebut, sebanyak 914 (sembilan ratus empat belas) orang diperuntukkan untuk jalur umum, 105 (seratus lima) orang melalui jalur cumlaude, 11 orang formasi khusus Papua dan Papua Barat serta 22 orang untuk penyandang disabilitas

 

Pengadilan Negeri Kendari Melayani Dengan " PASTI "