Artikel

UPDATING PERMINTAAN DATA ADMIN INSTANSI DAN ADMIN UNIT KERJA UNTUK SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN)

Jakarta-Humas, Kamis, 18 April 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 510/SEK/HM.02.3/4/2019. Tertanggal 16 April 2019. Tentang Updating Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN).

Yang ditujukan Kepada Yth. Sdr/i. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 2. Kepala Pengadilan Militer Utama. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan. 4. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) lingkungan Peradilan. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat dan lampirannya, sebagai berikut :


 Dokumen

 

SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 6 TAHUN 2019. TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA / WAJIB LHKPN (PN/WL) DI LUNGKUNGAN MAHHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

Jakarta-Humas, Kamis, 18 April 2019. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2019. Tertanggal 16 April 2019. Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Hakim Agung RI. 2. Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. 3. Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 4. Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Mahkamah Agung RI. 5. Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. 6. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Mahkamah Agung RI. 7. Bendahara di Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding.


 Dokumen

 SE SEKMANo_6_2019.pdf

PENGUMUMAN KELULUSAN PENGGANTI PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI

 Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 14/Pansel/MA/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pengumuman Kelulusan Pengganti Peserta yang Mengundurkan Diri Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018. Maka dengan ini kami sampaikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI beserta lampirannya sebagai berikut :

 

Dokumen

HUMBAUAN MENJAGA KEMANDIRIAN DAN NETRALITAS

Jakarta-Humas, Senin 18 Februari 2019. Berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01 /WKMA-NY/2/2019. Tertanggal 15 Februari 2019. Tentang Himbauan Menjaga Kemandirian dan Netralitas.

Di tujukan kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Sekretaris Mahkamah Agung RI. 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. 5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN. 6. Kepala Badan Pengawasan. 7. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil. 8. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. 9. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

Untuk lebih jelasnya, berikut lampiran suratnya. (ds/rs)

 

Dokumen

MA BUKA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XI TAHUN 2019

MA BUKA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XI TAHUN 2019

MA BUKA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XI TAHUN 2019

Jakarta-Humas, Senin 11 Februari 2019. Mahkamah Agung RI. Membuka Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap XI Tahun 2019. Berdasarkan Pengumuman Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tahap XI Tahun 2019. Nomor : 06 /Pansel/Ad Hoc TPK/II/2019. Tertanggal 11 Februari 2019.

Untuk lebih jelasnya, berikut lampiran pengumumannya. (ds/rs)



Dokumen

 

Pengadilan Negeri Kendari Melayani Dengan " PASTI "