MAHKAMAH AGUNG REPBULIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS 1A KENDARI

Jln. Mayjen Soetoyo No. 37 Kota Kendari Sulawesi Tenggara 93122, Telp (0401) 3121511 Fax. (0401) 3121714, Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

DEFAULT

PENGADILAN NEGERI KENDARI

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, di dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tentu harus diperlengkapi selain dengan sikap keterbukaan, juga perlu suatu sarana yang dapat memberikan segala sesuatu informasi terkait yang diperlukan oleh masyarakat.

LAPORAN LHKPN


PERATURAN KEPEGAWAIAN

Module Class Suffix mod-color

PERJANJIAN KINERJA

HASIL BAPERJAKAT

Module Class Suffix mod-dark

LAYANAN INFORMASI

b

STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN NEGERI KENDARI

Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Data ini berisi data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pengadilan Negeri Kendari Pada Tahun 2019

Variabel pada data ini mencakup: 1. Jabatan 2. Laki-laki 3. Perempuan 4. Jumlah

 

PERATURAN KEPEGAWAIAN

Undang-Undang Kepegawaian

1. Pokok-Pokok Kepegawaian

- Undang-Undang No.8 Tahun 1974

- Undang-Undang No.43 Tahun 1999 (Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1974)

2. Disiplin Pegawai

- Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010

- Perka BKN No. 21 Tahun 2010

- Penekanan Terhadap Aturan Prilaku Pegawai MARI

3. Cuti

- Peraturan Presiden No. 24 Tahun 1976

- SE BAKN No. 01 SE 1977

- Sekretaris Mahkamah Agung RI No.060/Bua.2/C.05.1/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010

4. Pensiun

- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979

- Pensiun Hakim Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Pasal 19; Pasal 36A untuk PP

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

 

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

HASIL BAPERJAKAT

Baperjakat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan strukturaldan PP No. 13 tahun 2002 tentang perubahan PP 100/2000. Tujuan pembentukan Baperjakat adalah untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah. Pembentukan Baperjakat ini ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi untuk instansi daerah provinsi dan seterusnya hingga Bupati di Kabupaten dan Walikota di Pemerintahan Kota.Tugas pokok Baperjakat instansi Pusat dan Baperjakat instansi Daerah adalah memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalampengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatanstruktural eselon II ke bawah. Di samping tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Baperjakat bertugas pula memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa seperti menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural minimal eselon II.

Pengadilan Negeri Kendari Melayani Dengan " PASTI "