MAHKAMAH AGUNG REPBULIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS 1A KENDARI

Jln. Mayjen Soetoyo No. 37 Kota Kendari Sulawesi Tenggara 93122, Telp (0401) 3121511 Fax. (0401) 3121714, Email: peen.kendari.go.id

DEFAULT

PENGADILAN NEGERI KENDARI

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, di dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tentu harus diperlengkapi selain dengan sikap keterbukaan, juga perlu suatu sarana yang dapat memberikan segala sesuatu informasi terkait yang diperlukan oleh masyarakat.

SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 6 TAHUN 2019. TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA / WAJIB LHKPN (PN/WL) DI LUNGKUNGAN MAHHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

Jakarta-Humas, Kamis, 18 April 2019. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2019. Tertanggal 16 April 2019. Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Hakim Agung RI. 2. Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. 3. Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 4. Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Mahkamah Agung RI. 5. Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. 6. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Mahkamah Agung RI. 7. Bendahara di Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding.


 Dokumen

 SE SEKMANo_6_2019.pdf

Pengadilan Negeri Kendari Melayani Dengan " PASTI "