MAHKAMAH AGUNG REPBULIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS 1A KENDARI

Jln. Mayjen Soetoyo No. 37 Kota Kendari Sulawesi Tenggara 93122, Telp (0401) 3121511 Fax. (0401) 3121714, Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

DEFAULT

[show-title]PENGADILAN NEGERI KENDARI[/show-title]

[show-text]Sebagai salah satu institusi penegak hukum, di dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tentu harus diperlengkapi selain dengan sikap keterbukaan, juga perlu suatu sarana yang dapat memberikan segala sesuatu informasi terkait yang diperlukan oleh masyarakat.[/show-text]

Landmark Decision 2011

0004K/PDT/2009

 Tentang:
PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENILAI DAN MENGUJI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1068K/Pdt/2008

 Tentang:
PEMBATALAN SUATU LELANG YANG TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK DAPAT DIBATALKAN

1222K/PDT/2010

 Tentang:
PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSELISIHAN YANG TIMBUL DALAM ORGANISASI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)

1904K/PDT/2007

 Tentang:
PERCERAIAN TIDAK MENGAKIBATKAN SALAH SATU PIHAK DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG YANG DIBUAT PADA SAAT MASIH TERIKAT DALAM
PERKAWINAN

2356K/PDT/2008

 Tentang:
PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TEKANAN DAN DALAM KEADAAN TERPAKSA ADALAH MERUPAKAN “MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” YANG DAPAT DIBATALKAN KARENA TIDAK LAGI MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 1320 KUH. PERDATA

306K/PDT.SUS/2010

 Tentang:
PELELANGAN ATAS FUDISIA YANG PERJANJIANNYA TELAH SEMPURNA DENGAN ADANYA SERTIFIKAT DAPAT DILAKUKAN DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

016K/AG/2010

 Tentang:
HAK WARIS ISTRI YANG BERLAINAN AGAMA DENGAN SUAMI

266K/AG/2010

 Tentang:
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DAN ISTRI

1600K/PID/2009

 Tentang:
PENUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA

1542 K/PID.SUS/2008

 Tentang:
MAHKAMAH AGUNG BERWENANG MENILAI PUTUSAN BEBAS MURNI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DAN KEADILAN

2399K/PID.SUS/2010

 Tentang:
MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN HUKUM DISELARASKAN DENGAN TUNTUTAN KEADILAN MASYARAKAT

154PK/TUN/2010

 Tentang:
PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP HARUS DIPEDOMANI OLEH PIHAK - PIHAK YANG BERBERKARA

216 K/TUN/2010

 Tentang:
MENTERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMBERHENTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA UTAMA GOLONGAN IV/e DARI DAN DALAM JABATANNYA

Pengadilan Negeri Kendari Melayani Dengan " PASTI "