MAHKAMAH AGUNG REPBULIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS 1A KENDARI

Jln. Mayjen Soetoyo No. 37 Kota Kendari Sulawesi Tenggara 93122, Telp (0401) 3121511 Fax. (0401) 3121714, Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

DEFAULT

PENGADILAN NEGERI KENDARI

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, di dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tentu harus diperlengkapi selain dengan sikap keterbukaan, juga perlu suatu sarana yang dapat memberikan segala sesuatu informasi terkait yang diperlukan oleh masyarakat.

Newsletter

PENGADILAN NEGERI KENDARI MELAKUKAN PENYEMPROTAN DESINFEKTAN

PN Kendari News. Rabu  (13/5/2020) pagi Pengadilan Negeri Kendari melakukan penyemprotan desinfektan dengan menghadirkan Tim Gugus Tugas Penaggulangan Covid 19 Sulawesi Tenggara yang terdiri dari gabungan TNI, Polri serta dinas terkait.

(Penyemprotan Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kendari)

Penyemprotan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) sehingga lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kendari bisa terbebas dari virus Covid 19


(Penyemprotan Desinfektan Ruang Ketua Pengadilan Negeri Kendari)

(Penyemprotan Desinfektan Ruang Sidang II Pengadilan Negeri Kendari)

INDEX PRESEPSI KORUPSI

INDEX PRESEPSI KORUPSI

 Pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat 85 dari 175 negara dalam peringkat indeks persepsi korupsi yang dipublikasikan oleh Transparency International. Hal ini berarti bahwa Indonesia dapat dikatakan adalah negara yang masih dilihat sebagai negara yang korup.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan salah satu peraturan perundangan terbaru yang dikeluarkan dalam rangka memitigasi hal tersebut di atas. Peraturan ini mengamanatkan bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal, dan oleh karenanya perlu sinergi dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tinggi Negara yang juga wajib turut berpartisipasi dalam strategi nasional ini.

Salah satu fokus strategi nasional pemberantasan korupsi di atas adalah dalam bidang penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Output dari fokus ini salah satunya adalah terbangunnya unit-unit kerja percontohan di setiap instansi pemerintah, yang disebut dengan “zona integritas”. Pembangunan zona integritas diharapkan secara bertahap akan berujung kepada satuan kerja, dalam hal ini Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari Kelas IA yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBMM).

 

         

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari Kelas IA telah sebelumnya mendapatkan skor Indeks Persepsi Korupsi sebesar 3,97. Diharapkan dengan pembangunan zona integritas yang berkelanjutan, skor tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dan dengan demikian, kepercayaan masyakarat kepada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari Kelas IA akan semakin meningkat.

e-Court Mahkamah Agung RI

"e-Court Mahkamah Agung RI"

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik

LAYANAN E-COURT

E-FILLING

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau PTUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court.

E-PAYMENT

Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia

E-SUMMONS

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

E-LITIGATION

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

SIAPA SAJA PENGGUNA E-COURT?

Pengguna Terdaftar

Advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan.

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah memiliki akun pada aplikasi ecourt. Bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pendaftaran melalui ecourt dapat mengakses website e-court Mahkamah Agung melalui https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Adapun persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat, yaitu.

  • Kartu Tanda Penduduk
  • Kartu Keanggotaan Advokat
  • Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi

BUKU PANDUAN E-COURT ADVOKAT

Pengguna Lain

Subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan meliputi peorangan, pemerintah, badan hukum, dan insidentil

Bagi Pengguna Lain untuk mendapatkan akun harus mendaftar langsung pada Pengadilan setempat. Setelah Pengguna Lain  terdaftar di Pengadilan dan mendapatkan akun maka user sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik.Pengguna Lain termasuk pengguna e-Court temporary, dimana akun hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali (satu perkara) dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh Pengadilan.

 BUKU PANDUAN E-COURT PENGGUNA LAIN

 

APA SAJA YANG HARUS DIBAWA/ DIMILIKI UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN AKUN?

 

 

BROSUR E-COURT

 

LHKPN

BUKTI PENGIRIMAN LHKPN HAKIM

No. Nama Pengirim   2017   2018   2019 
1  RUDI SUPARMONO. SH,MH
Lihat Lihat  Lihat
2  I NYOMAN WIGUNA,SH.,MH - - Lihat
3
 GLENNY JACOB L.D
Lihat  Lihat  Lihat 
4  I KETUT PANCARIA, SH  Lihat  Lihat  Lihat
 KELIK  TRIMARGO, SH.,MH
Lihat  Lihat  Lihat
6  ANDI ASMURUF, SH  Lihat  Lihat  Lihat
7  IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH
Lihat  Lihat  Lihat
8  ANDRI WAHYUDI, SH Lihat  Lihat  Lihat
 BUDI HERMANTO, SH., MH Lihat  Lihat  -
10  TAHIR, SH Lihat  Lihat  Lihat
11  KHUSNUL KHATIMAH,SH
Lihat  Lihat 
12  MULYONO DWI P.
Lihat  Lihat  Lihat
13   DARWIN PANDJAITAN, SH Lihat  Lihat  Lihat
14   NURSALAM, SH  Lihat  Lihat  Lihat
 15  GANDUNG LEDIYANTO, SP Lihat  Lihat  Lihat
16   RICOWAN ARMANDO, SH Lihat  Lihat  Lihat 
17   MAHARDIAN, SH Lihat  Lihat  Lihat

 


BUKTI PENGIRIMAN LHKPN KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN

No. Nama Pengirim   2017   2018   2019
1  Drs. H. L. M. SUDISMAN, S.H.,M.H   
Lihat Lihat  Lihat 
 2  IRNAIS, SH
Lihat  Lihat  Lihat
 HASANUDIN, SH Lihat  Lihat   Lihat
 LAODE SAMNI, SH Lihat  Lihat  Lihat 
 DJAYADI, SH Lihat  Lihat  Lihat 
 M. SALEH P., SH Lihat  Lihat  Lihat 
 ARRIYANI, SH Lihat  Lihat  Lihat
 HASANUDIN, SH Lihat  Lihat  Lihat 
 ENNI, SH Lihat  Lihat  Lihat 
10   IRAYANA, SH Lihat  Lihat  Lihat
 11  A. DEWI ZUKHRUFI, SH  
Lihat  Lihat  Lihat 
12   SATINAH Lihat  Lihat  Lihat 
13   ERNI WAHID, SH Lihat  Lihat  Lihat
 14  SOFYAN, S.H Lihat  Lihat  Lihat
15   HJ. ROSDIANA, L, SE Lihat  Lihat  Lihat 
16   AKIRA HASBULLAH ISAMU, SE  
Lihat  Lihat  Lihat 

Pengadilan Negeri Kendari Melayani Dengan " PASTI "