MAHKAMAH AGUNG REPBULIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS 1A KENDARI

Jln. Mayjen Soetoyo No. 37 Kota Kendari Sulawesi Tenggara 93122, Telp (0401) 3121511 Fax. (0401) 3121714, Email: peen.kendari.go.id

DEFAULT

PENGADILAN NEGERI KENDARI

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, di dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tentu harus diperlengkapi selain dengan sikap keterbukaan, juga perlu suatu sarana yang dapat memberikan segala sesuatu informasi terkait yang diperlukan oleh masyarakat.

SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG DIMINATI LEBIH DARI 35 RIBU PENDAFTAR

Jakarta – Humas : Masa pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung telah berakhir pukul 23.59 Senin (15/10/2018). Formasi yang disediakan Mahkamah Agung diminati lebih dari 35 ribu pendaftar. Berdasarkan data yang dihimpun pada pukul 00.01 Selasa (16/10/2018), jumlah calon pelamar yang memenuhi syarat sebanyak 31.525 (tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima) orang pelamar. Sedangkan total keseluruhan pelamar yang memilih Mahkamah Agug adalah sebanyak 35.756 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam) pendaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34,879 (tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) pelamar atau setara dengan 97,5% yang menginput persyaratan.

Selanjutnya dari jumlah yang menyerahkan persyaratan tersebut, sebanyak 2,359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) pelamar atau sekitar 6,8 % belum terverifikasi dan sebanyak 961 (sembilan ratus enam puluh satu) pelamar atau sebesar 2,8% dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Dari jumlah yang telah memenuhi syarat tersebut, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat 17.616 (tujuh belas ribu enam ratus enam belas) orang atau setara 50,5% berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 17.263 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh tiga) orang atau setara 49,5% berjenis kelamin laki-laki.

Jika dilihat berdasarkan jalur pendaftaran, sebanyak 33,867 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh) orang mendaftar dari jalur umum, sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) orang dari jalur cumlaude, 68 (enam puluh delapan) orang dari jalur disabilitas dan 32 orang dari jalur Papua dan Papua Barat.

Beberapa jam sebelum pendaftaran ditutup, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo meninjau langsung proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator di ruang Media Center Mahkamah Agung. Dalam kesempatan tersebut, Pudjoharsoyo mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh verfikator untuk melakukan percepatan proses verifikasi. “Semoga proses verifikasi akhir ini berjalan lancar dan dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Pudjoharsoyo.

Dengan masih adanya pelamar yang belum terverifikasi, menjadi tugas tim verifikator untuk menyelesaikannya sesegara mungkin. “Mereka yang belum terverifikasi agar segera diverifikasi sebelum kelulusan seleksi administrasi diumumkan,” sambu Pudjoharsoyo.

Setelah tahap seleksi administrasi, peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang akan dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu komputer (Computer Assisted Test). “Jadwal pelaksanaannya nanti akan diumumkan melalui website Mahkamah Agung,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Menerima 1.052 Formasi Pegawai Baru

erdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018, Mahkamah Agung mendapatkan 1.052 (seribu lima puluh dua) orang CPNS dengan formasi 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang analis perkara peradilan, 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang analis sumber daya manusia, 184 (seratus delapan puluh empat) orang pengelola sistem dan jaringan, 53 (lima puluh tiga) orang pranata komputer ahli pertama, dan 100 (seratus) orang analis kepegawaian ahli pertama.

Dari jumlah 1.052 orang tersebut, sebanyak 914 (sembilan ratus empat belas) orang diperuntukkan untuk jalur umum, 105 (seratus lima) orang melalui jalur cumlaude, 11 orang formasi khusus Papua dan Papua Barat serta 22 orang untuk penyandang disabilitas

 

BANTUAN MAHKAMAH AGUNG LEWAT JALUR DARAT DISALURKAN

 

Palu—Humas: Bantuan Mahkamah Agung melalui PN dan PA Mamuju, PN Pasang Kayu dan PA. Majene telah disalurkan kepada sejumlah pengadilan di Palu dan warga masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut dikirimkan lewat jalur darat dengan iring-iringan 6 (enam) mobil dinas, 2 (dua) mobil box dan 1 (satu) mobil tahanan masuk melalui Donggala pada tanggal 2 Oktober 2018 dan baru sampai di Palu pada tanggal 3 Oktober 2018.

          “Antrian bantuan gempa dan tsunami Palu mengular hingga sepanjang 2 (dua) kilometer masuk melalui Donggala dengan kawalan kepolisian Sulawesi Barat,” ungkap Muhammad Arasy Latief, Ketua Pengadilan Agama Mamuju.

          Sesampai di Kota Palu, rombongan 4 (empat) pengadilan tersebut berpencar menyalurkan bantuan ke pengadilan-pengadilan di Palu. “Kami dari PA. Mamuju berdasarkan kesepakatan mendapatkan bagian menyalurkan bantuan ke Pengadilan Agama Palu, Pengadilan Tinggi Palu dan Pengadilan Negeri Palu,” jelas Arasy. Sementara tim dari pengadilan yang lain menyalurkan bantuan kepada Pengadilan Tata Usaha Palu, Pengadilan Tinggi Agama serta masyarakat di sekitar pengadilan dan pusat-pusat pengungsian.

          Setelah menyalurkan bantuan ke Kota Palu, rombongan kembali melalui Donggala dan menyerahkan bantuan ke PN dan PA. Donggala. “Kami berterima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palu dan Donggala,” pungkas Arasy. 

 Bantuan Tahap II Siap Diberangkatkan 

          Sementara itu, bantuan dari Mahkamah Agung, Dharmayukti Karini dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) terus bertambah di Mahkamah Agung. Bantuan berupa makanan, pakaian, terpal dan lainnya dikumpulkan di Lobby Gedung F Mahkamah Agung sambil menunggu pemberangkatan.

   Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, S.H., MS., bantuan tahap II dari Mahkamah Agung akan diberangkatkan hari Rabu (10/10/2018). “Ini merupakan bantuan yang dihimpun oleh Mahkamah Agung Peduli untuk saudara-saudara kita di Palu dan Donggala,” ujar Abdullah menjelaskan.

          Gerakan Mahkamah Agung Peduli terus menghimpun bantuan dari aparatur pengadilan di Indonesia dan akan disalurkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi bantuan. “Penerimaan bantuan terus kita buka, sehingga bagi aparatur pengadilan yang masih berminat untuk menyerahkan bantuan dapat dikirimkan melalui rekening yang sudah diumumkan,” ujar Abdullah mengakhiri. (Humas/Mohammad Noor)     

 

KETUA MA SERAHKAN LANGSUNG BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA PALU DAN DONGGALA

 

Palu-Humas: Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H. didampingi oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial Yang Mulia Dr. Syarifudin, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H menyerahkan langsung bantuan untuk para warga peradilan yang menjadi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Donggala dan sekitarnya. Bantuan tersebut berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp. 200 juta untuk warga peradilan umum, warga peradilan agama dan warga peradilan tata usaha negara yang diserahkan melalui Ketua Pengadilan Tinggi Palu.

Setibanya di Palu rombongan Ketua Mahkamah Agung yang juga disertai oleh para pimpinan lembaga negara antara lain Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, dan beberapa pejabat lainnya melakukan peninjuan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palu untuk mengecek kerusakan yang dialami oleh PTA Palu sekaligus bertemu dan menyapa langsung para korban yang mengungsi di halaman depan kantor PTA. Pimpinan Mahkamah Agung dan para pimpinan lembaga juga menyempatkan berbincang-bincang dengan para korban sebagai upaya memberikan semangat dan kepedulian bagi para korban.

Setelah dari PTA Palu rombongan Ketua Mahkamah Agung kemudian mengunjungi Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi (PT) Palu yang mengalami kerusakan akibat diguncang gempa yang berkekuatan 7.7 skala richter. Selain menyerahkan bantuan berupa uang tunai rombongan juga menyerahkan bantuan berupa sembako dan bahan kebutuhan pokok lainnya untuk warga peradilan, setelah itu rombongan melanjutkan peninjauan ke Pengadilan Negeri (PN) Palu dan melihat langsung lokasi tsunami di Pantai Talise Palu dan bangunan-bangunan yang roboh diterjang badai tsunami, sebelum kemudian rombongan bertolak kembali ke Jakarta.

Segenap warga peradilan di wilayah Palu, Donggala dan sekitarnya merasa sangat senang dan bangga karena Pimpinan Mahkamah Agung telah begitu peduli terhadap warga peradilan yang terkena bencana. Kedatangan Pimpinan Mahkamah Agung di lokasi bencana dan bertemu dengan para korban telah menumbuhkan kembali semangat hidup bagi para korban yang ditimpa bencana. (Humas/dy/RS)

 

Ketua Mahkamah Agung RI Menghadiri Pembukaan General Assembly ALA ke 13 di Singapura

Ketua Mahkamah Agung RI Menghadiri Pembukaan General Assembly ALA ke 13 di Singapura

Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr M Hatta Ali, SH., MH menghadiri pembukaan General Assembly ASEAN Law Association (ALA) ke 13 Kamis, 26 Juli 2018 di Rafles City Convention Center, Singapura. Acara ini merupakan pertemuan rutin tahunan ALA yang merupakan puncak dari rangkaian pertemuan kerja kelompok kerja yang ada di bawah ALA. Kali ini General Assembly ALA dilaksanakan berbarengan dengan acara ASEAN Law Conference yang mengambil topik tentang The Power of one, Unlocking the Opportunities in ASEAN through Law. Konferensi ALA dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta dari seluruh penjuru ASEAN.

Delegasi RI dipimpin oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI yang terdiri dari perwakilan dari berbagai cabang profesi hukum, seperti hakim, advokat, perwakilan pemerintah lainnya. Pembukaan General Assembly sendiri dilakukan dalam forum panel yang dihadiri oleh Sundareh Menon, Chief Justice Singapura yang juga Presiden ALA Singapura, Presiden ALA, Avelino V Cruz dari ALA Filipina, Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim Jock Hoi dan pidato kunci oleh Menteri Keuangan Singapura Mr Heng Swee Keat dalam pidatonya yang betajuk The Role of Law in Economic Integration and Development.

ASEAN Law Conference tersebut akan berlangsung sampai hari Sabtu 28 Juli 2018 dengan menghadirkan berbagai pembicara dari berbagai negara dan pembahasan yang sangat luas mengenai inisiatif integrasi hukum ASEAN dengan mengambil topik tentang Kekuatan dari persatuan, ALA berupaya mewujudkan kerjasama yang lebih erat dan harmonisasi yang lebih cepat di bidang hukum khususnya hukum yang mendorong investasi dan perdagangan. Untuk itu selain seminar-seminar di bidang hukum yang akan diselenggarakan, dalam kesempatan ini akan dibentuk ASEAN Law Institute sebagai think tank di bidang hukum.

ALA sendiri adalah suatu organisasi non pemerintahan dari seluruh profesi hukum di kawasan ASEAN. ALA didirikan tahun 1970 dan menjadi rumah bersama dari para profesi hukum yang bekerja pada berbagai sektor seperti Hakim, Jaksa, Dosen Hukum, dan Advokat. (Humas/H. Y. Witanto).

Copyright ©2016 | Design by Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Klas IA Kendari | Templates by Mahkamah Agung