Sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus Corona (COVID-19), Pengadilan Negeri Kendari melakukan pemeriksaan Rapid Test bagi sebagian pegawai termasuk pegawai outsourcing di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kendari.

Pemeriksaan Rapid Test dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan satu minggu ke depan.

Tes ini ditujukan agar seluruh pegawai pada pengadilan negeri kendari bisa mengetahui siapa saja orang yang berpotensi menyebarkan virus Corona dan melakukan tindakan pencegahan agar jumlah kasus COVID-19 tidak semakin bertambah.

Rapid test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus Corona.

Jadi, rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksaan skrining atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus Corona atau COVID-19.

Karena keterbatasan alat, tidak semua pegawai dapat menjalani prosedur ini secara serentak. Sejauh ini, pemeriksaan hanya diprioritaskan untuk orang yang lebih berisiko terkena COVID-19 diantaranya garda terdepan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Jurusita dan Petugas Keamanan yang banyak berinteraksi dengan masyarakat pencari keadilan.

Jakarta-Humas MA:  Biro Hukum dan Humas Mahkamah  Agung  RI menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Lembaga Sertifikasi  Mediator Terakreditasi,  dibuka secara resmi oleh Ketua Kamar Pembinaan  Mahkamah  Agung  RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM pada Senin, 09 Maret 2020 di Hotel Akmani  Sabang Jakarta Pusat.

Setelah acara dibuka, Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM  menyampaikan materi Kebijakan Mahkamah Agung RI terkait Pemberdayaan Mediator Non Hakim dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator.  Prof. Takdir mengatakan dalam setiap Pelatihan Sertifikasi Mediator yang diadakan oleh lembaga Sertifikasi Mediator, maka selain instruktur dari internal lembaga yang bersangkutan, diharapkan pula menggunakan instruktur dari anggota kelompok kerja alternatif penyelesaian sengketa (mediasi) Mahkamah Agung untuk memberikan pelatihan terkait perkembangan pengaturan dan praktik mediasi di pengadilan serta informasi aktual kebijakan Mahkamah Agung terkait media.

Lebih lanjut Ketua Kamar Pembinaan mengatakan, oleh karena salah satu syarat untuk memperoleh akreditasi berikut perpanjangannya adalah wajib memiliki instruktur atau pelatih bersertifikat mediator dan sertifikat pelatih, maka Mahkamah Agung melalui kelompok kerja mediasi Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih (training of trainers/tot) kepada calon instruktur/pelatih lembaga yang mengajukan permohonan akreditasi maupun lembaga yang telah terakreditasi untuk memudahkan perpanjangan akreditasi, dengan narasumber dari kelompok kerja mediasi Mahkamah Agung dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Pelatihan  Pembinaan Lembaga Sertifikasi  Mediator Terakreditasi yang berlangsung dari tanggal 9 s/d 11 Maret 2020 ini diikuti peserta dari berbagai lembaga baik Perguruan Tinggi maupun non Pergururan Tinggi serta dari profesi Hakim bersertifikat mediator di lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara.  Peserta pelatihan diutamakan  berasal dari Lembaga sertifikasi mediator yang belum memiliki tenaga  trainer mediator yang diselenggarakan  oleh Mahkamah Agung.  Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Abdullah, SH., MS dalam laporannya. Menurut  Abdullah, calon peserta pelatihan harus memiliki sertifikat mediator  yang dikeluarkan oleh Mahkamah  Agung atau Lembaga sertifikasi mediator yang terakreditasi oleh Mahkamah  Agung.

Acara pembukaan pelatihan Pembinaan Lembaga Sertifikasi  Mediator Terakreditasi  ini, diakhiri dengan foto bersama Ketua Kamar Pembinaan  Mahkamah  Agung RI, Kepala Biro Hukum dan Humas RI dengan seluruh peserta pelatihan.

Hasil dari kerja keras Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kendari akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan dengan diperolehnya nilai "A" Excellent. Penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan umum berlangsung di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI pada hari Rabu, 18 September 2019. Penyerahan Sertifikat APM tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Bapak Rudi Suparmono, S.H.,M.H dan Sekretaris Pengadilan Negeri Kendari, Ibu Hj. Rosdiana L, S.E.

Pencapaian ini tentunya berkat ketekunan, kekompokan, dan komitmen Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Rasa syukur dan bangga pun tentu dirasakan. Untuk seluruh Keluarga Besar Pengadian Negeri Kendari selamat atas capaian kinerjanya. Pengadilan Negeri Kendari satu tim, satu semangat, satu tujuan! PN Kendari PASTI!

Rabu, 11 September 2019, bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta, Pengadilan Negeri Kendari menghadiri Desk Evaluation Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Bapak Rudi Suparmono, S.H.,M.H mempresentasikan kemajuan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari dalam membangun Zona Integritas dihadapan Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dalam acara Desk Evaluation Zona Integritas turut hadir Sekretaris Pengadilan Negeri Kendari, Ibu Hj. Rosdiana L, S.E, Bapak Andri Wahyudi, S.H selaku koordinator Area I, Ibu Wa Ode Nur Iqamah, S.T selaku Anggota Tim Area II, Bapak Gandung Lediyanto, SP selaku koordinator Area III, Bapak Tahir, S.H selaku koordinator Area IV, Bapak Kelik Trimargo, S.H.,M.H selaku koordinator Area V, dan Bapak Nursalam, S.H selaku koordinator Area VI.

Pengadilan Negeri Kendari merupakan salah satu dari 177 Pengadilan yang terpilih dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dan mendapat kesempatan mengikuti desk evaluation penerapan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dari Kemenpan RB. Dalam presentasi yang disampaikan Bapak Rudi Suparmono, S.H.,M.H dipaparkan hasil 6 (enam) area perubahan Zona Integritas, yaitu

1. Area Manajemen Perubahan
2. Area Penataan Tata Laksana
3. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Area Penguatan Akuntabilitas Kinera
5. Area Penguatan Pengawasan
6. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik