Jakarta-Humas, Kamis, 18 April 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 510/SEK/HM.02.3/4/2019. Tertanggal 16 April 2019. Tentang Updating Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN).

Yang ditujukan Kepada Yth. Sdr/i. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 2. Kepala Pengadilan Militer Utama. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan. 4. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) lingkungan Peradilan. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat dan lampirannya, sebagai berikut :

Jakarta-Humas, Kamis, 18 April 2019. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2019. Tertanggal 16 April 2019. Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Hakim Agung RI. 2. Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. 3. Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 4. Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Mahkamah Agung RI. 5. Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. 6. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Mahkamah Agung RI. 7. Bendahara di Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding.

 Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 14/Pansel/MA/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Pengumuman Kelulusan Pengganti Peserta yang Mengundurkan Diri Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018. Maka dengan ini kami sampaikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI beserta lampirannya sebagai berikut :